LMND Aceh Sebut Kebijakan PGE dan PPD yang Dinilai Merugikan Masyarakat Lokal

ACEH UATARA, NANGGROE.MEDIA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Aceh angkat suara terkait permasalahan yang terus menghantui masyarakat di sekitar klaster IV, Aceh Utara, akibat keberadaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Petroflexx Prima Daya (PPD). Persoalan ini kembali mencuat dalam pertemuan yang berlangsung di Matangkuli, Rabu (4/12/2024).

Menurut Iswandi, Ketua LMND Wilayah Aceh, kehadiran perusahaan besar seperti PGE dan PPD seharusnya menjadi katalisator kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

“Alih-alih membuka lapangan kerja dan mendukung kesejahteraan masyarakat, kehadiran perusahaan ini malah menciptakan kekecewaan yang mendalam. Pengangguran terus meningkat, dan penderitaan warga tidak kunjung berakhir,” ungkapnya.

Iswandi mendesak kedua perusahaan tersebut untuk segera membuka ruang dialog terbuka dengan Forum Bersama (FORBES), yang saat ini tengah memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dialog ini, menurutnya, penting untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah berlarut-larut dan memulihkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

“Kami ingin perusahaan ini memberi dampak positif, baik dari segi penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran maupun dukungan terhadap kreativitas masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan pembangunan infrastruktur,” tegas Iswandi.

Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan wajib mematuhi tanggung jawab sosial (CSR) sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012.

“Masyarakat di sekitar perusahaan seharusnya tidak perlu menjerit karena kurangnya perhatian. Masalah ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada penyelesaian konkret,” tambahnya.

Melalui desakan ini, LMND Aceh berharap PGE dan PPD dapat memberikan akses yang lebih luas dan transparan kepada masyarakat lokal. “Jika perusahaan ini bisa memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat, tentu hubungan yang harmonis dapat terwujud,” pungkas Iswandi.

Masalah ini kini menjadi sorotan, dan publik menantikan langkah nyata dari pihak terkait untuk menjawab tuntutan masyarakat dan menciptakan perubahan positif.

Komentar