LHOKSEUMAWE | Pergantian Penjabat (PJ) Walikota Lhokseumawe menjadi perbincangan hangat bagi kalangan masyarakat Kota Lhokseumawe, mengingat tanggal 14 Juni 2023 nanti akan berakhirnya SK penetapan penjabat (PJ) walikota Lhokseumawe.
Hal ini membuat sejumlah tokoh masyarakat dan Pemuda kota Lhokseumawe menolak untuk diperpanjang masa jabatan Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA,Cd sebagai Penjabat (PJ) walikota Lhokseumawe oleh Kemendagri.
Dalam hal ini Tim Nanggroe.media mencoba untuk mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan Pemuda Kota Lhokseumawe terkait kinerja dari PJ Walikota Lhokseumawe pada saat ini.
Muhammad Ajuar selaku ketua KNPI Lhokseumawe menyampaikan bahwa, kinerja dari pejabat (PJ) Walikota Lhokseumawe kurang baik, menurutnya ada tiga indikator yang membuat kurang baik.
“Indikator pertama soal keharmonisan antar kepala dinas, dua kepala dinas mundur dalam satu tahun. Kedua, soal layanan masyarakat. Masih lambat juga. Tiga soal pola komunikasi buruk PJ. Harusnya lebih mengedepankan kearifan,” Ujar Ajuar Saat dikonfirmasi Nanggroe.media (5/7/2023).
Selain dari ketiga indikator tersebut Ajuar juga mengatakan bahwa, kepedulian PJ Walikota Lhokseumawe terhadap Pemuda Lhokseumawe masih sangat kurang.
“Jauh api dari panggang,” tutup Ajuzar
Selain itu Tokoh Pemuda Lhokseumawe yang juga Mantan Ketua Umum PMII Lhokseumawe Zarnuji juga memberikan pandangan nya terhadap kinerja dari PJ Walikota Lhokseumawe selama masa menjabat.
Zarnuji menilai program-program yang di laksanakan oleh PJ Walikota Lhokseumawe tidak ada perubahan yang signifikan yang berkelanjutan.
“Kami menilai terobosan-terobosan yang dilakuan jalan ditempat bahkan menjadi bumerang bagi diri sendiri ketika tidak mampu dijalankan maksimal apa yang sudah dilakukan nya,” Ujar Zarnuji.
Kami juga menilai PJ Walikota Lhokseumawe kurang konsisten dalam sebuah gagasan untuk kemajuan kota Lhokseumawe, juga tidak menghadirkan solusi yang signifikan.
Tidak hanya itu Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe juga mengatakan hal yang sama bahwasanya Imran tidak layak sama sekali untuk diperpanjang jabatannya menjadi PJ Walikota Lhokseumawe.
“Tidak layak di perpanjang walikota Lhokseumawe,” Ujar Pang Atoek selaku tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe
Pang Atoek juga menilai selama Imran PJ Walikota Lhokseumawe menjabat beliau hanya membuat kegaduhan dan tidak ada kinerja yang nyata untuk masyarakat Lhokseumawe.
“Selama menjabat PJ Walikota Lhokseumawe hanya membuat kegaduhan saja di kalangan masyarakat, seperti kebijakan-kebijakan yang di keluarkan juga sangat kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya
Selain itu penilaian tentang kinerja PJ Walikota Lhokseumawe juga diberikan oleh perwakilan Yara lhokseumawe, Ibnu Sina menilai kinerja PJ Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA,Cd belum maksimal.
“Kami menilai kinerja Pj Walikota Lhokseumawe belum maksimal, dasar nya adalah program kerja dan hasil yang di capai selama menjabat,” ujarnya
Adapun capaian prestasi dan penghargaan yang di raih selama ini hanya bersifat temporer insidental dimana pencapaian hanya dari bagian bagian kecil dari program kerja dinas/OPD di struktur pemko Lhokseumawe.
Dinas dinas /OPD pemko lainnya belum terlihat terobosan yang siginifikan dalam kegiatan nya sesuai program kerja nya dan manfaatnya kepada masyarakat.
Ini terlihat dari masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang program penyusunan kegiatan RAPBK Lhokseumawe.
Team TAPK lhokseumawe yang di ketuai SEKDA Lhokseumawe belum terlihat benar-benar melibatkan masyarakat dalam penyusunan RAPBK, adapun penyerahan hasil musrenbang tidak sepenuhnya berdasarkan usulan warga, tapi masukan dari pihak desa.
“Koordinasi antar OPD juga kami dapatkan info juga kurang optimal, dimana masih sering terjadi mis persepsi antara Pj dan kepala dinas dalam menjalankan perintah program kerja dengan Pj,” ujar nya
Komunikasi politik antar lembaga forkopimda juga sering kami dapatkan info tidak terlalu harmonis Khususnya dengan lembaga DPRK.
“Pj juga belum bisa maksimal menyelesaikan masalah hutang pemko dengan PLN dan defisit keuangan di keuangan pemko yang mencapai 77 milyar,” ungkap nya.
Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa berdasarkan masukan dari banyak pihak dan lembaga yang selama ini berinteraksi dengan pj dalam kapasitas nya sebagai perwakilan pemko banyak yang keberatan dengan gaya kepemimpinan nya dan pola pendekatan nya ke banyak pihak yang cenderung masih like and dislike approaching.
“Masih muncul sentimen emosional ketika berhadapan dengan pihak yang berseberangan, bukan malah membuka ruang mediasi dan upaya mencari solusi,” tutupnya
Tokoh Mahasiswa Lhokseumawe T.M. Fauzan menilai, Selama menjabat Pj. Walikota Lhokseumawe banyak kebijakan yang tidak pro dan berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Kita lihat bagaimana honor tgk dayah yang menurut informasi terlambat dibayar beberapa waktu yang lalu, sampai kurang lebih 6 bulan belum dibayarkan,padahal banyak tgk dayah yang memerlukan honor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari nya, kemudian dirumah kan nya atau tidak diperpanjang kontrak nakes di Lhokseumawe, padahal ketika COVID-19 melanda, mereka menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah,” Ujar nya
Fauzan juga melihat bahwa kebijakan yang tendensius dan arogan seperti penertiban pedagang kaki lima dengan cara-cara represif, tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kearifan lokal, seharusnya lebih di utamakan komunikasi yang sifatnya preventif, sehingga beberapa waktu yang lalu ada korban dari masyarakat yang diduga dipukul oleh oknum satpol dalam penertiban pedagang kaki lima.
Kemudian kita juga melihat dugaan setoran, ataupun pungli yang diduga dilakukan oleh Ajudan Pribadi Imran selaku Pj. Walikota Lhokseumawe kepada bawahannya, kasus itu sempat viral di kota Lhokseumawe, namun tidak ada tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut, kita sangat miris jika itu benar, karna bisa terindikasi ada dugaan praktik korupsi dalam tubuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Imran selaku Pj. Walikota Lhokseumawe.
“Beberapa minggu yang lalu ada beberapa baliho yang berupa apresiasi dari geuchik se kecamatan, menurut kami itu hanya pencitraan semata agar dapat di perpanjang jabatan beliau di kota lhokseumawe, dan hal tersebut sangat tidak etis, karna geuchik kan bawahan nya Kepala daerah, memobilisasi geuchik untuk kepentingan politik merupakan tindakan tercela,” ujar nya
Oleh beberapa poin penting itu, saya menilai secara pribadi sebagai Mahasiswa kota Lhokseumawe Imran tidak layak untuk diperpanjang jabatannya sebagai Pj. Walikota Lhokseumawe.
“Lhokseumawe butuh pemimpin yang mengayomi, komunikatif, bisa dekat dengan rakyat, mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan bersih,” tutupnya
Ketua Forum komunikasi Dayah kota Lhokseumawe, Tgk Sulaiman Lhokweng juga memberikan pandangan terhadap kinerja PJ Walikota Lhokseumawe dalam penegakan syariat di Lhokseumawe.
“Kami menilai PJ Walikota Lhokseumawe sangat kurang dalam kepeduliannya terhadap syariat Islam di lhokseumawe, kita lihat dengan kembalinya operasi Karaoke Keyboard di Lhokseumawe,” ujar Tgk Sulaiman
Tgk Sulaiman menilai dengan hadirnya Karaoke Keyboard tersebut membuat muda-mudi yang bukan muhrimnya berkumpul tanpa memikirkan syariat Islam. Dalam hal ini pemerintah juga kurang tegas dalam penegakan syariat Islam di lhokseumawe.
Terkait PJ Walikota Lhokseumawe kedepan agar diberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda atau orang-orang yang lebih peduli terhadap syariat Islam di lhokseumawe.
Selain itu Tgk Sulaiman juga berharap agar Mendagri dapat memiliki PJ Walikota Lhokseumawe sesuai dengan nama-nama yang sudah di usulkan oleh DPRK Lhokseumawe.
“Kita berharap Mendagri dapat menghargai DPRK Lhokseumawe dengan megambil nama nama PJ sesuai dengan yang telah mereka kirim ke Mendagri sesuai arahan,” Harap Tgk Sulaiman
Komentar