Nanggroe.net, Jakarta | Otoritas Pemerintah Palestina mengumummkan masa perpanjangan darurat terkait Corona Virus Disease (COVID-19) hingga 5 Juni mendatang. Masa darurat pandemi ini diberlakukan di area-area Tepi Barat yang berada dibawah kekuasaan otoritas Palestina.
Perpanjangan masa darurat pandemi ini diumumkan oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Paletina, Wafa News Agency, pada hari selasa (5/5) waktu setempat.
Masa darurat ini yang telah dimulai diberlakukan sejak dua bulan lalu ini sama saja seperti lockdown yang mewajibkan setiap warga Palestina untuk berada dirumah, kecuali untuk urusan yang penting. Perlintasan perbatasan yang ada di Israel dan Yordania juga ditutup dimasa pandemi ini.
Baca Juga : Perompak Culik 6 ABK Termasuk 3 WNI di Perairan Afrika Barat
Pembatasan ketat yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Palestina itu mulai dilongarkan sejak bulan lalu. Sejumlah pusat bisnis diizinkan membuka kembali dengan harapan bisa membangkitkan perekonomian Palestina yang lumpuh selama pandemi.
Pada hari minggu (3/5) waktu setempat, pemerintahan Palestina melaui Presidennya, mengizinkan puluhan ribu buruh Palestina untuk kembali bekerja di Israel. Meski ada kebijakan pelonggaran, akan tetapi Masjid-masjid dan institusi pendidikan masih ditutup. Pemerintah dari otoritas Palestina juga masih belum mengizinkan adanyan perkumpulan massa.
Wilayah Palestina di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas-rival Presiden Abbas, dikabarkan ada 17 kasus virus Corona. Sementara diketahui Hamas masih menutup masjid-masjid dan sekolah di wilayah Gaza, dan melarang perkumpulan massa dalam jumlah yang besar. Namun kendati demikian, Hamas juga bersikeras menyatakan lockdown total tidak diperlukan.
Sejauh ini, pemerintah dari otoritas Palestina melaporkan total ada 345 kasus virus Corona dengan dua angka kematian di wilayah Tepi Barat, yang juga menjadi tempat bermukimnya 3 juta nyawa warga Palestina. Wilayah Tepi Barat dan Gaza diketahui hanya berjarak 40 KM saja dan dipisahkan oleh Israel.
Komentar