Nanggroe.net, Aceh Utara| Sebulan ini Publik disibukkan dengan pemberitaan sengketa Tapal Batas Plu Pakam Tanah Luas dan Blang Pante Paya Bakong yang tidak adanya titik temu, sehingga terjadi keterlambatan kelanjutan Proyek Sterategis Nasional Waduk Krueng Keureto. Selasa (9/04/2021)
Dari pers rilis yang diterima Nanggroe.net Zubir HT mengatakan Memang Masyarakat Mengetahui di awal Tahun Bupati Aceh Utara mempertegas Tapal Batas Plu Pakam Tanah Luas dan Blang Pante Paya Bakong dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021.
Peraturan Bupati tersebut dinilai Hanya didasari Oleh Aspek Yuridis Yang Mengacu Pada Aturan aturan sebelumnya Sehingga Perbup Belum memberikan Dampak Yang Baik Terhadap Penyelesaian Sengketa Karena Masyarakat Menilai Peraturan Bupati Belum Memenuhi Segala Aspek Kajian.
Pemerintah Baik Eksekutif maupun Legislatif merupakan Representasi dari Rakyat Yang Setiap Kebijakan Maupun Keputusan Wajib Memberikan Keadilan Terhadap Rakyatnya.
Baca Juga :
Terkait Tapal Batas Seluruh Geuchik Tanah Luas Geruduk Kantor Bupati
“Saya Berharap Semua Pihak Serius untuk duduk Musyawarah serta menahan Diri Agar Persoalan dapat difasilitasi dan diselesaikan Oleh Pemerintah dengan Baik dan Bijaksana.” Kata Zubir
Lebih Lanjut Zubir Menyampaikan “Secara Pribadi saya juga mengingikan beberapa Hal terkait persoalan tersebut diantaranya Bupati dapat Mengevaluasi Kembali Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021, Kemudian Pihak Yang Merasa dirugikan dan saat ini sedang Menempuh Kembali Gugatan Ke Pengadilan Negeri agar dihormati Hak nya Oleh Pemerintah. Karena Langkah Konstitusional tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan Negara dan yang terakhir Pemerintah hendaknya dapat melihat perspektif penyelesaian sengketa tersebut secara menyeluruh sehingga ada titik temu yang baik kepada kedua belah pihak”
“Lam Hudep Tameusare-Lam Meugle Tameubila, Lam Lampoh Tameutulong Alang, Lam Meublang Tameusyedara” Kita semua hendaknya dapat memaknai pesan orang orang terdahulu dalam menyelesaikan setiap persoalan rakyat” Tutup Zubir.HT yang merupakan DPRK Aceh Utara Fraksi NasDem/Wakil Ketua Panleg
Komentar