Politik dan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan meskipun tujuannya berbeda, yaitu ekonomi tujuannya kesejahteraan dan politik tujuannya keadilan, makanya ada ilmu politik ekonomi dan keduanya saling berkaitan.
Secara teori ekonomi naik turunnya harga diakibatnya pergeseran kurva suply (penawaran) dan demand (permintaan), artinya jika permintaan barang banyak dan pasokan barang sedikit, maka akan terjadi kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika pasokan banyak permintaan sedikit, maka harga turun dan tugas negara adalah menjaga stabilitas harga agar tetap stabil dengan menjamin pasokan barang dipasar.
Jika pasokan barang sudah stabil tapi harga tetap tidak stabil berarti ada permainan atau kecurangan di pasar yang dilakukan pemilik modal besar agar mendapatkan keuntungan lebih dan itu bisa terjadi di pasar barang, modal, dan uang.
Menurut Ibnu Kholdun bahwa nilai uang suatu negara merefleksikan kemampuan produksi negara tersebut dan nilai uang antar negara tergantung pada kemampuan memperoleh neraca perdagangan positif dan saat ini hampir semua negara berkembang lebih banyak sebagai konsumen bukan produsen.
Dolar sebagai tolak ukur perekonomian karena hampir semua transaksi di dunia mengunakan standar dolar dan jika negara lain tidak menggunakan dolar, maka negara itu tidak diberi hutang bahkan akan dikucilkan di dunia internasional sebagaimana negara-negara yang sudah banyak terzalimi kemudian diperangi bahkan pemimpin dan negaranya dihancurkan dan semua itu adalah kebijakan politik yang dimulai oleh Richad Nixon presiden Amerika yang saat itu mengumumkan secara resmi penghentian sistem Bretton Woods yaitu pada 15 agustus 1971,
Sejak itu hingga sekarang sistem uang emas tidak lagi menjadi sistem moneter internasional dan dengan sistem itu dengan mudah Amerika dan negara-negara lain mencetak uang tanpa perlu lagi dijamin dengan komoditas yang bernilai (fiat money) dan secara politik pula ketika negara Islam di Turki hancur pada tahun 1924 yang disebut dengan dinasti Turki Usmani, maka berakhir pula pengunaan dinar dan dirham Islam dikalangan kaum muslimin.
Negara Amerika terpuruk, resesi dan lain-lain tapi karena banyak negara bergantung pada dolar, maka Amerika masih bisa untung dengan cara menjual dolar yang biaya cetaknya sangat murah dan Amerika dapat untung yang besar yaitu dari selisih biaya cetak dan nilainya.
Berbicara sesuai dengan pemerintah Aceh belum lama ini, sangat menarik dan substantif dalam melihat prospek politik dan ekonomi daerah. Pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perioritas bagi Pemerintah Aceh ketimbang masalah politik. Program pemberdayaan itu salah satunya dengan cara menciptakan program yang akan dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga mereka punya penghasilan yang layak guna mempercepat pembangunan daerah dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Aceh.
Sebagai contoh kebutuhan jalan lintas tengah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh adalah memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tengah Aceh. Pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk menganggarkan dana bagi selesainya pembangunan jalan lintas tengah itu. Karena secara otomatis akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan selesainya jalan lintas tengah itu maka hasil bumi akan mudah dikirim dan dipasarkan dan penghasilan masyarakat pun akan membaik.
Dalam skup lokal kita di Aceh, kita tahu pondasi ekonomi Aceh sangat bergantung pada sumber daya alam dari sektor agro dan perikanan, namun sayangnya minim nilai tambah karena tidak tumbuhnya industri. Sektor lain yang sebenarnya sangat potensial digarap, namun masih dalam tahap konsolidasi dan sekarang macet karena pandemi Covid-19, adalah sektor pariwisata.
Dengan kondisi ini ekonomi Aceh sangat terpegaruh dinamika pasar di luar Aceh atau supplay chain yang dalam kondisi normal tidak terlalu bermasalah, selain hanya ketimpangan dalam neraca perdagangan Aceh, namun dalam kondisi pendemi ini dapat dipastikan akan membuat ekonomi Aceh mengalami guncangan yang cukup kuat.
Produksi agro Aceh seperti CPO, nilam, pala, dan lain-lain, juga perikanan sampai saat ini masih stabil atau dampaknya belum tampak signifikan. Namun kopi yang merupakan komoditas unggulan dan perikanan darat mengalami dampak yang serius. Dengan berlakunya social distancing konon lagi jika lockdown, PSBB, atau apapun namanya dengan pangsa pasar luar negeri, kopi Gayo tak terjual, pemasaran menjadi macet hingga terjadi penumpukan stock kopi yang cukup besar, mencapai 70 persen dari total produksi.
Provinsi Aceh sekitar 30 persen dari luas daratan Aceh adalah lahan pertanian dan perkebunan. jadi bagi saya peluang dalam pertanian menjadi sektor andalan utama bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Dari sekitar 5 juta penduduk Aceh, 70 persen di antaranya tinggal di pedesaan, dan 70 persen dari mereka adalah petani. Itu sebabnya pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022.
Dalam RPJM 2017-2022, setidaknya ada tiga komoditi pangan yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni padi, jagung dan kedelai, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam sasaran pembangunan nasional.
Untuk mencapai target tersebut, menurut pandangan saya dibutuhkan kerjasama dan sinergitas program semua pihak, sehingga cita-cita Aceh menjadikan seluruh masyarakat adil dan makmur dapat merata dan terwujud.
Pemerintah Aceh sudah mengimbau agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian untuk di jadikan pemukiman warga. “Pemerintah Daerah juga turut memperkuat usaha pertanian ini,” ujar Plt Gubernur Aceh (21/8/2019).
Perlu di ketahui bersama, pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Aceh, yakni hampir 35 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. “Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika jika kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Aceh di atas 25 persen, jauh melebihi sektor-sektor lainnya.
Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan bibit, pupuk dan seluruh elemen yang di butuhkan di sektor pertanian dengan harga terjangkau,agar tidak berdampak pada stabilitas sosial politik dan ekonomi bangsa.
Saran saya selaku putri Aceh agar pemerintah Aceh terus menerus membahas berbagai permasalahan ketahanan di sektor pertanian secara komprehensif dan selalu senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, minimal dua kali dalam setahun.
Oleh : Artian Widya Husna
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Komentar