Video rapat paripurna kabinet Indonesia maju yang kemaren tersebar luas di jagat maya telah membuat arah angin berbalik menerpa para menteri yang visi misinya tidak sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi.
Pada awal pembentukan kabinet Indonesia maju, Presiden Joko Widodo telah dengan sangat jelas dan tegas akan melakukan reshuffle jika ada menteri yang menjalankan visi misi tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat paripurna kabinet Indonesia maju yang videonya tersebar kemaren, terlihat dengan jelas bahwa Presiden Joko Widodo sangat marah, baru kali ini saya melihat seorang Presiden Joko Widodo marah.
Banyak orang bertanya kenapa rapat yang sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya baru di upload videonya kemaren? Mungkin Itu karena sebenarnya Presiden Joko Widodo tidak ingin mengungkapkan ke publik tentang kinerja para menterinya yang jeblok tidak ada progress dalam masa krisis menghadapi Covid 19 ini. Setelah rapat selesai, Presiden memberikan waktu kepada para menterinya untuk segera melakukan tindakan cepat dalam penanganan Covid 19. Tapi mungkin dalam kurun waktu 11 hari setelah rapat tersebut berlangsung, Presiden Joko Widodo masih tidak melihat perkembangan kinerja yang bagus dari para menterinya, maka tak ada jalan lain, rakyat memang harus tahu bahwa menteri-menteri itu ada yang tidak kerja.
Dalam video tersebut saya melihat dua sektor utama yang disorot oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Bahkan dalam memberikan contoh, Presiden langsung tunjuk muka dengan mengatakan bahwa di sektor kesehatan baru merealisasikan anggaran 1,53% dari total 70an trilyun yang telah dianggarkan. Masih di sektor kesehatan yang lain, yang khususnya dalam masa krisis pandemi Covid 19 ini, ada Gugus Tugas yang ternyata kinerjanya tidak secantik Dokter Reisa sang juru bicara.
Jika saja saya ada dalam posisi Terawan sebagai Menteri Kesehatan, maka hari ini saya akan mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo. Mengundurkan diri itu bukanlah aib, kadang mengakui dan jujur bahwa kita tidak kompeten itu adalah sebuah wise. Daripada nanti di reshuffle, kan lebih baik mengundurkan diri terlebih dahulu
Lalu pada sektor ekonomi, dalam analisa saya ada tiga kementerian dan satu lembaga yang membuat Presiden Joko Widodo sangat marah, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, KemenKopUKM dan OJK (otoritas Jasa Keuangan).
Kemenko Perekonomian mungkin telah memuat marah Presiden Joko Widodo dengan masalah isu kartu Prakerja-nya, yang dalam tender pemilihan mitranya tidak transparan. KemenKopUKM jelas tidak terlihat kerjanya karena entah menterinya yang tidak suka disorot media atau memang karena menterinya tidak tahu harus berbuat apa dalam dunia koperasi dan usaha kecil mikro.
OJK juga jelas, bahwa lembaga ini hanyalah lembaga yang tidak ada gunanya, selain hanya untuk pemborosan APBN, lembaga ini juga hanya lembaga “surat-menyurat”, kirim surat peringatan kesana kemari tapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan selain hanya berkutat dengan birokrasi. Tapi sayangnya walau lembaga ini tidak ada gunanya, tapi ternyata bisa membuat duit rakyat melayang, di kasus Jiwasraya contohnya, salah satu petinggi OJK jadi salah satu tersangka.
Menurut saya lembaga ini adalah lembaga yang harus dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa krisis penanganan pandemi Covid 19 ini, karena jika OJK masih ada, maka gerak langkah perbankan dan lembaga keuangan dalam implementasi Pemulihan Ekonomi Nasiolan (PEN) hanya akan berkutat di masalah birokrasi saja.
Dan yang terakhir adalah Kementerian BUMN. Kementerian yang dalam pandangan saya adalah kementerian penganut paham “konco-isme”, paham pengakomodir pertemanan, yang dibungkus dalam bahasa gaul dan kekinian bernama talent pool.
Menteri BUMN sudah punya dua Wamen, malah dua Wamennya juga merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Hebaaat Bos, saya tepuk jidat untuk anda! Baru kali ini saya melihat seorang menteri mempunyai dua orang wakil menteri, Presiden saja hanya punya satu Wakil Presiden, ini kok menteri punya dua orang wamen. Itu karena kebutuhan yang mendesak atau karena memang menterinya gak paham mau ngapain?
Bahkan yang hebatnya lagi, banyak aparat keamanan aktif yang diangkat menjadi komisaris, hebat Bos, saya tepuk jidat lagi!
Itu memang karena kebutuhan mendesak di BUMN sehingga harus menempatkan para anggota aparat kemanan aktif untuk menjadi komisaris ataukah untuk menggalang dukungan demi 2024 seperti isu yang beberapa waktu lalu santer mencuat ke publik?
Silahkan jawab sendiri, jangan nyuruh juru bicara anda yang lucu itu untuk jawab di media, bos media kok takut sama media. Terima kasih.
Sekian.
Jayalah Indonesia-ku.
Oleh : T.A Nugroho
Artikel ini telah tayang di seword.com dengan judul Menteri Disuruh Kerja, Kok Sepertinya Malah Galang Dukungan Demi 2024, Akhlak?
Komentar